BPP Ungkap Kendala E-RDKK Petani Teluk Sampit
SB, SAMPIT - Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Teluk Sampit, Sutrisno, menjelaskan sejumlah faktor yang menyebabkan masih adanya petani di wilayah Teluk Sampit yang belum terdata dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) pupuk bersubsidi.
Sutrisno mengungkapkan, secara luas wilayah pertanian di Kecamatan Teluk Sampit terus mengalami peningkatan.
Saat ini, lahan sawah existing tercatat seluas 8.523 hektare, ditambah lahan sawah baru sehingga totalnya hampir mencapai 10.000 hektare.
"Untuk tahun 2026 ini kami berharap luas lahan sawah di Teluk Sampit bisa kembali bertambah hingga mencapai 10.000 hektare," ujarnya saat RDP Komisi II DPRD Kotim, Senin (9/2/2026).
Terkait data petani, Sutrisno menyebutkan bahwa kelompok tani yang sudah terinput dalam sistem RDKK mencapai 123 kelompok, namun masih terdapat sejumlah petani yang belum masuk sebagai penerima e-alokasi pupuk bersubsidi.
"Kendala utama yang kami hadapi adalah keterbatasan waktu penginputan data di aplikasi e-RDKK. Kami hanya diberi waktu sekitar satu bulan oleh pusat data PSP Kementerian Pertanian, dan Itu berlaku serentak untuk seluruh Indonesia," jelasnya.
Ia menambahkan, meski secara tahapan seluruh kelompok tani telah diinput, namun saat data ditetapkan sebagai penerima e-alokasi, masih banyak petani yang tidak lolos akibat berbagai permasalahan administrasi.
"Sebagian petani terdata ganda karena terdaftar di lebih dari satu kelompok tani. Ini harus dihapus salah satunya terlebih dahulu sebelum bisa divalidasi," katanya.
Selain itu, banyak data petani yang belum valid karena Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada KTP belum terverifikasi di sistem Dukcapil.
"Masih banyak KTP petani yang belum tervalidasi. Kami berharap petani yang belum masuk segera mengecek dan memnvalidasi datanya ke Dukcapil agar bisa diinput kembali ke aplikasi RDKK," ujarnya.
Kendala lain yang tak kalah serius, lanjut Sutrisno, adalah kualitas jaringan internet di wilayah Kecamatan Teluk Sampit yang belum stabil.
"Dalam proses penginputan, sering terjadi gangguan. Misalnya kami input 40 orang, yang berhasil hanya 30 atau 35 orang. Akhirnya kami terpaksa membawa pulang data dan menginput dari rumah karena jaringan di kantor BPP sangat terbatas," ungkapnya.
Meski demikian, Sutrisno memastikan pihaknya akan terus berupaya memperbaiki data petani yang belum terakomodasi. la menyebutkan bahwa Kementerian Pertanian melalui bidang PSP masih membuka peluang pemutakhiran data dua hingga tiga kali dalam setahun.
"Kami akan memanfaatkan pembukaan aplikasi pada periode berikutnya untuk memasukkan kembali seluruh petani yang belum terdata, sehingga tidak ada lagi petani yang tidak terhubung dalam RDKK," tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Sutrisno juga menyoroti keterbatasan jumlah tenaga penyuluh pertanian di Kecamatan Teluk Sampit. Saat ini, penyuluh harus membina 169 kelompok, yang terdiri dari 143 kelompok tani, 19 Brigade Pangan, dan 7 Kelompok Wanita Tani (KWT).
"Secara ideal, satu penyuluh hanya membina 4 sampai 8 kelompok tani. Namun saat ini, masing-masing penyuluh membina lebih dari 20 kelompok. Ini tentu menjadi beban tersendiri," katanya.
la berharap pemerintah daerah dapat memfasilitasi penambahan tenaga penyuluh pertanian agar pelayanan dan pendampingan petani dapat berjalan lebih optimal.
"Kami tidak mengeluh, tetapi kami menyadari ini menjadi tantangan besar. Kami mohon dukungan semua pihak agar ke depan tidak ada lagi petani yang tertinggal dari program pupuk bersubsidi," pungkasnya. (f1/SB)
