SB, SAMPIT - DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mendesak Pemerintah Kabupaten Kotim mengambil langkah lebih tegas dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kian meluas. Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) hingga perusahaan besar swasta (PBS) diminta terlibat aktif dan bersinergi dalam penanganan di lapangan.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kotim, Riskon Fabiansyah, mengatakan kondisi karhutla saat ini membutuhkan keterlibatan semua unsur karena petugas pemadam menghadapi keterbatasan personel, peralatan, dan sumber daya.

“Kami mendorong Bupati Kotim untuk menginstruksikan seluruh OPD serta PBS di wilayah Kotawaringin Timur agar terlibat aktif dan bersinergi dalam upaya penanganan karhutla,” ujar Riskon, Kamis (20/8/2026).

Menurutnya, status tanggap darurat yang telah ditetapkan pemerintah daerah harus diikuti dengan langkah konkret, termasuk optimalisasi penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mendukung kebutuhan operasional tim gabungan.

Riskon menilai BTT dapat dimanfaatkan untuk melengkapi sarana dan prasarana penanggulangan karhutla, mulai dari peralatan pemadaman hingga dukungan logistik bagi petugas yang bertugas di lapangan.

“BTT juga diharapkan dapat diperuntukkan untuk menyediakan asupan nutrisi, vitamin, serta perlindungan kesehatan bagi petugas lapangan dan tenaga kesehatan yang terlibat dalam penanganan karhutla,” katanya.

Selain itu, DPRD mengusulkan adanya penghargaan atau bentuk apresiasi bagi personel gabungan maupun masyarakat yang turut membantu memadamkan kebakaran.

Tak hanya fokus pada pemadaman, DPRD juga meminta pemerintah memfasilitasi pelaksanaan salat istighosah dan doa bersama dengan melibatkan tokoh agama serta tokoh masyarakat. Kegiatan tersebut dinilai sebagai ikhtiar memohon pertolongan agar Kotim segera diguyur hujan dan terhindar dari bencana yang lebih besar.

Di sisi lain, Riskon menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur yang selama ini terlibat dalam penanganan karhutla, mulai dari BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran, TNI, Polri, relawan, pihak swasta, hingga masyarakat.

“Kami tentunya mengapresiasi segenap unsur yang bekerja keras di lapangan. Mudah-mudahan seluruh petugas senantiasa berada dalam perlindungan dan selalu diberikan kesehatan,” ucapnya.

DPRD juga meminta pengadaan dan pembagian masker dilakukan secara masif kepada masyarakat terdampak asap sebagai langkah preventif mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat menurunnya kualitas udara.

Di sektor pendidikan, Riskon meminta Dinas Pendidikan Kotim memantau sekolah yang tidak mematuhi surat edaran mengenai pengaturan jam operasional pembelajaran selama kondisi asap, terutama terhadap aktivitas belajar di luar ruangan.

“Dinas Pendidikan perlu memonitor satuan pendidikan yang tidak mengindahkan surat edaran yang sudah dikeluarkan mengenai jam operasional pembelajaran selama kondisi asap di Kotim, apalagi untuk aktivitas di luar ruangan,” tegasnya.

Selain itu, DPRD turut meminta pemerintah daerah mempertimbangkan kembali pelaksanaan Pawai Pembangunan yang dijadwalkan dalam waktu dekat. Menurutnya, kondisi cuaca dan kualitas udara harus menjadi pertimbangan utama demi melindungi masyarakat dari paparan asap karhutla. (f1/sb)