SB, SAMPIT - Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Akhyannor, menjelaskan bahwa penyaluran bahan bakar minyak (BBM) ke sejumlah SPBU di Kotim disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan stok di masing-masing SPBU.

Hal ini dikatakan Akhyannor saat rapat kerja Komisi II DPRD Kotim terkait ketersediaan, Distribusi dan penyaluran BBM serta penanganan antrean panjang di SPBU, Rabu (26/8/2026).

Menurutnya, distribusi BBM tidak dilakukan secara bersamaan ke seluruh SPBU, karena kondisi stok setiap SPBU berbeda. Pengiriman dilakukan berdasarkan permintaan dan kondisi stok di lapangan.

“Pengiriman itu disesuaikan dengan ketersediaan stok yang ada di masing-masing SPBU. Jadi waktunya tidak bisa bersamaan, misalnya jam 8 semua dikirim, itu tidak bisa,” ujar Akhyannor.

Ia menyebutkan, jumlah BBM yang disalurkan juga berbeda-beda, tergantung kebutuhan dan jenis produk yang tersedia. Untuk produk Pertalite, misalnya, kapasitas pengiriman berada pada kisaran 8 hingga 24 kiloliter (KL) per SPBU.

“Untuk Pertalite sekitar 8 sampai 24 KL per SPBU. Itu juga tergantung kebutuhan masing-masing dan kondisi wilayahnya,” jelasnya.

Akhyannor menambahkan, pengiriman BBM juga tidak harus dilakukan setiap hari apabila stok di SPBU masih mencukupi. Sebaliknya, apabila stok mulai menipis, pihak terkait akan melakukan pengiriman berdasarkan permintaan.

“Kalau masih ada stoknya, tidak perlu dikirim lagi. Kalau ada permintaan, kita kasih, tetapi disesuaikan dengan stok mereka,” katanya.

Terkait antrean panjang yang kerap terjadi di SPBU, terutama pada sore hari, Akhyannor mengatakan kondisi tersebut salah satunya dipengaruhi meningkatnya jumlah masyarakat yang mengisi BBM setelah pulang kerja maupun sekolah.

“Kalau sore hari itu karena orang pulang kerja, anak sekolah juga ada yang pulangnya sore, sehingga menumpuk di sore hari,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, armada pengangkut BBM terus bergerak menyesuaikan kondisi stok di setiap SPBU. Armada tidak hanya diarahkan ke satu wilayah, tetapi akan diprioritaskan ke SPBU yang membutuhkan pasokan.

“Mobil ini kita mobile terus. Mana SPBU yang kosong, itu yang diarahkan. Jadi tidak hanya meng-cover satu wilayah saja,” pungkasnya.

Sementara terkait data kuota BBM untuk Kotim, Akhyannor mengatakan data tersebut berada dalam kewenangan pemerintah daerah dan BPH Migas. Untuk mendapatkan data kuota maupun realisasi secara resmi, diperlukan permintaan melalui surat kepada Pertamina atau BPH Migas.

“Kalau kita minta data kuota, harus bersurat dulu ke Pertamina atau BPH Migas. Semua data yang kita keluarkan harus melalui surat resmi. Kita tidak bisa semaunya menyerahkan data, baik itu kuota, realisasi, dan sebagainya,” tegasnya. (f1/sb)