SB, SAMPIT - Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) yang menunjukkan tren positif dinilai harus mampu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di tingkat desa.

Sektor pertanian, perikanan, peternakan, UMKM hingga berbagai usaha ekonomi lokal dinilai perlu terus diperkuat agar pertumbuhan ekonomi daerah tidak hanya tercermin dalam angka statistik, tetapi juga dirasakan masyarakat.

Data menunjukkan, ekonomi Kotim pada 2025 tumbuh sebesar 5,82 persen. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di level 5,11 persen.

Sementara memasuki triwulan I 2026, nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kotim mencapai sekitar Rp10,53 triliun. Kontribusi terbesar berasal dari sektor industri pengolahan sebesar 23,03 persen, disusul sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 21,50 persen, serta perdagangan sebesar 19,86 persen.

Sekretaris Komisi II DPRD Kotim, M Kurniawan Anwar, menilai data tersebut menunjukkan sektor riil masih menjadi salah satu penopang utama perekonomian daerah.

“Pertumbuhan ekonomi jangan hanya bagus di atas kertas. Ukuran keberhasilannya adalah ketika petani memperoleh harga yang baik, produksi meningkat, lapangan kerja terbuka dan uang semakin banyak berputar di desa,” kata M. Kurniawan, Jumat (4/9/2026).

Menurut politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut, penguatan sektor ekonomi di desa juga sejalan dengan arah kebijakan pemerintah pusat, terutama dalam mendorong pemanfaatan produk pangan lokal.

Salah satunya melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang didorong menggunakan bahan pangan lokal dengan melibatkan petani dan pelaku usaha di daerah. Selain itu, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen untuk menyerap hasil produksi masyarakat sekaligus memperpendek rantai distribusi.

“Ini peluang besar untuk Kotim. Sayur, beras, ikan, telur, ayam dan kebutuhan pangan lainnya sebisa mungkin diproduksi dan dibeli dari masyarakat kita sendiri. Jangan sampai program nasional berjalan di Kotim, tetapi uangnya justru lebih banyak berputar keluar daerah,” tegas Kurniawan.

Ia menyebut, arah penguatan ekonomi desa tersebut juga sejalan dengan Permendes PDT Nomor 16 Tahun 2025 tentang fokus penggunaan Dana Desa Tahun 2026. Kebijakan tersebut antara lain menempatkan ketahanan pangan, penguatan lembaga ekonomi desa serta dukungan terhadap Koperasi Desa Merah Putih sebagai salah satu prioritas.

Sementara tata kelola Program MBG juga telah diperkuat melalui Perpres Nomor 115 Tahun 2025.

Karena itu, Kurniawan berharap Pemerintah Kabupaten Kotim dapat mengintegrasikan kebijakan di sektor pertanian, desa, koperasi dan program MBG sehingga membentuk rantai ekonomi lokal yang saling mendukung.

“Kalau produksi petani dibeli di desa, kemudian masuk ke pasar, koperasi maupun kebutuhan MBG, uang akan berputar kembali ke masyarakat. Ekonomi Kotim yang kuat harus dimulai dari ekonomi masyarakat yang kuat, dan desa harus menjadi salah satu pusat pergerakannya,” pungkasnya. (f1/sb)