SEMMI Kalteng Kecam Pernyataan Kepala BNPB Soal Kabut Asap, “Tidak Sesuai Realitas di Lapangan”
SB, PALANGKA RAYA – Pernyataan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI, Suharyanto yang menyebut aktivitas masyarakat di Kalimantan Tengah (Kalteng) tetap berjalan normal di tengah kabut asap mendapat kecaman dari Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Kalteng.
Ketua SEMMI Kalteng, Afan Safrian, menilai pernyataan tersebut bertolak belakang dengan kondisi yang dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah Kalteng yang terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Menurut Afan, kondisi masyarakat tidak semestinya diukur hanya dari masih adanya warga yang beraktivitas di luar rumah. Sebab, di tengah kebutuhan untuk tetap bekerja dan memenuhi kebutuhan sehari-hari, masyarakat juga harus menghadapi ancaman kesehatan akibat buruknya kualitas udara.
“Kami menilai pernyataan tersebut sangat kontradiktif dengan realitas di lapangan dan mencederai rasa keadilan masyarakat yang sedang berjuang menghadapi kondisi darurat ekologis,” ujar Afan.
Ia mempertanyakan bagaimana kondisi tersebut dapat disebut tidak mengganggu aktivitas masyarakat ketika kabut asap telah berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan.
“Bagaimana bisa situasi ini dianggap tidak mengganggu, ketika asap pekat telah mengepung ruang hidup dan mengancam kesehatan pernapasan warga setiap harinya?” tegasnya.
Afan mengatakan dampak kabut asap tidak hanya berkaitan dengan kesehatan. Menurutnya, persoalan tersebut juga berpotensi mengganggu pendidikan, perekonomian hingga aktivitas transportasi.
Ia menilai pemerintah perlu melihat kondisi secara menyeluruh, termasuk dampak yang dirasakan masyarakat di tingkat bawah.
“Yang harus dilihat bukan sekadar apakah masyarakat masih keluar rumah atau tidak, tetapi bagaimana kualitas udara, kesehatan warga, kegiatan belajar, aktivitas ekonomi dan pelayanan publik terdampak,” katanya.
SEMMI Kalteng juga meminta Kepala BNPB RI segera memberikan klarifikasi atas pernyataan tersebut.
Afan meminta penjelasan yang disampaikan kepada publik benar-benar menggambarkan kondisi faktual di lapangan sehingga tidak menimbulkan persepsi bahwa persoalan kabut asap di Kalteng dalam keadaan terkendali sepenuhnya.
“Kami meminta Kepala BNPB segera menarik kembali pernyataan tersebut dan memberikan klarifikasi secara transparan sesuai dengan kondisi riil di lapangan,” ujarnya.
Selain klarifikasi, Afan juga meminta adanya permohonan maaf secara terbuka kepada masyarakat Kalteng yang merasakan langsung dampak kabut asap.
“Kami juga meminta permohonan maaf secara terbuka kepada masyarakat Kalimantan Tengah yang saat ini tengah merasakan dampak langsung dari bencana ini,” tegasnya.
Menurut Afan, penyampaian informasi mengenai kondisi bencana harus dilakukan secara hati-hati dan berdasarkan fakta di lapangan. Pernyataan yang dinilai tidak menggambarkan kondisi masyarakat, kata dia, dikhawatirkan dapat memengaruhi persepsi terhadap tingkat kedaruratan karhutla.
Ia berharap pemerintah pusat dan daerah semakin memperkuat penanganan karhutla, terutama dalam perlindungan kesehatan masyarakat, pengendalian sumber api serta penanganan dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan.
SEMMI Kalteng menegaskan masyarakat membutuhkan langkah nyata pemerintah untuk menghadapi kabut asap, bukan sekadar penilaian mengenai apakah aktivitas warga masih berlangsung atau tidak. (sb/*)
