Kalteng Terima Satu Unit Helikopter Bantu Tanggulangi Karhutla
SB, PALANGKA RAYA – Untuk mencegah terjadi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di wilayah Kalimantan Tengah (Kalteng) dengan jangkauan lebih luas dan keperluan deteksi dini, Pemerintah Pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah mengirimkan satu unit helikopter.
Plt Kalaksa Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) Kalteng Ahmad Toyib mengatakan, dalam penanggulangan Karhutla di Kalteng pihaknya telah menerima bantuan satu Unit Helikopter.
“Alhamdulillah, Telah tiba di Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya pada hari Minggu kemarin, berupa satu unit helikopter water Boombing dukungan dari BNPB pusat," ucapnya, Minggu (11/06/2023).
Toyib menjelaskan bahwa kedatangan satu unit helicopter itu punya fungsi ganda. Selain untuk patroli udara, unit tersebut juga dapat melaksanakan kegiatan water bombing atau pemadaman sekaligus.
“Berdasarkan data dari Badan Riset dan Inovasi Nasional Fire Hotspot, pada tanggal 11 Juni 2023 terdapat 10 hotspot dan data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, tingkat kemudahan terbakar (Fine Fuel Mouisture Code-FFMC), potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan pada tanggal 12 Juni 2023 tersebar hampir seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Tengah,” tuturnya.
Selain itu sambungnya, berdasarkan laporan tim patroli darat, kejadian karhutla pada tanggal 11 Juni 2023 setidaknya terdapat tiga kejadian yaitu di Palangka Raya, Kotawaringin Barat dan Sukamara.
“Berdasarkan data-data tersebut, maka disepakati untuk patroli udara yang direncanakan sebanyak dua sorti. Sorti pertama dengan prioritas pada wilayah sekitar Palangka Raya sebagai Ibukota Provinsi, dilanjutkan ke wilayah selatan melewati pesisir pantai sampai ke wilayah barat Provinsi Kalimantan Tengah,” jelasnya.
Sementara itu lanjutnya, pada Sorti kedua, dari wilayah barat kembali ke Palangka Raya menyusuri wilayah tengah melalui Katingan Tengah, Kasongan dan jika masih memungkinkan akan dilanjutkan ke wilayah Barito Selatan dan Kapuas. Hal ini diputuskan dalam rapat teknis dihadiri oleh tim BPBPK Kalteng, tim BNPB, perwakilan TNI AU dan operator Heli. (mda/ok)
