Lewati ke konten utama
DPRD Kalteng

DPRD Kalteng Minta Pemerintah Segera Perbaiki Jalan Palangka Raya-Kuala Kurun

Redaksi 13-09-2023, 12:50 WIB 1 menit baca
Wakil Ketua III DPRD Kalteng, Faridawaty Darland Atjeh. (FOTO:ITIMEWA)
Wakil Ketua III DPRD Kalteng, Faridawaty Darland Atjeh. (FOTO:ITIMEWA)

SB, PALANGKA RAYA – Beberapa infrastruktur jalan di Kalimantan Tengah (Kalteng) terutama daerah pelosok perlu adanya peningkatan atau perbaikan, karena dengan akses pembangunan jalan yang baik maka akan meningkatkan perekonomian daerah.

Wakil Ketua III DPRD Provinsi Kalteng Faridawaty Darland Atjeh, merasa prihatin dengan kondisi jalan di Kalteng terutama di wilayah Palangka-Kuala Kurun. Karena jalan disana banyak yang telah rusak, hal ini saat dirinya berkunjung ke daerah tersebut.

"Saat reses dan melaksanakan kegiatan silaturahmi bersama tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh agama, yang membuat saya prihatin, yaitu kondisi jalan dari Palangka-Kuala Kurun yang rusak dan banyak jalan berlubang, tentu ini sangat membahayakan bagi yang melaluinya," ucapnya, Selasa (12/09/2023).

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Kalteng mengharapkan, agar ada perhatian pemerintah memperhatikan kondisi jalan Palangka-Kuala Kurun. Yang kerap kali mengalami kecelakaan, kemacetan, terhambatnya pendustribusian bahan sembako, serta terganggunya akses tranportasi masyarakat setempat.

“Kita harapkan pemerintah setempat dapat memperbaiki kondisi ruas jalan tersebut, karena dengan akses jalan yang baik, maka masyarakat sekitar akan menerima manfaatnya secara langsung, Ruas jalan Palangka-Kuala Kurun ini tidak hanya berdampak pada akses dua wilayah saja, tetapi berdampak juga bagi kabupaten tetangga seperti Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Murung Raya,” ungkapnya.

Dirinya mengungkapkan, bahwa perbaikan ruas jalan Palangka-Kuala Kurun tidak hanya dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan harus ada kerjasama yang baik antar stake holder lainnya dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

“Warga yang berada didaerah juga punya hak yang sama yaitu pemerataan pembangunan, maka sudah seharusnya pemerintah dapat memberikan bukti nyata kepada masyarkat dalam hal pembangunan,” tandasnya. (mda/ok)

Berita Terkait

Ruang Iklan Leaderboard