Penjualan Gas Elpiji Subsidi Diduga Ada Kecurangan
SB, SAMPIT - Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), SP Lumban Gaol soroti sulitnya masyarakat mendapat tabung gas elpiji subsidi di sejumlah pangkalan.
Menurut fraksi Partai Demokrat mengatakan, penyebabnya adalah murni adanya kecurangan dari oknum-oknum dalam pendistribusianya, mulai dari tingkat agen hingga ditingkat pengecer atau pangkalan tersebut.
"Masalah tabung gas subsidi ini diduga ada kecurangan, sshingga memacu tingginya harga yang sampai ke masyarakat," ucap Lumban, Kamis (20/10/2022).
Dikatakan Lomban, ini diperparah tidak adanya sistem pengawasan yang baik dari BPH Migas dan juga pengawasan dari Pemerintah Daerah Kotawaringin Timur itu sendiri.
Sedangkan untuk, pasar murah yang dilaksanakan pemerintah daerah beberapa titik di Sampit untuk menekan inflasi yang tinggi pasca kenaikan harga BBM juga salah satu produk yang dijual elpiji 3 kilogram bersubsidi.
"Pasar murah gas elpiji tiga kilogram dengan harga Rp 22 ribu, justru mempertontonkan ke masyarakat tentang gagalnya pemerintah daerah hadir dalam mengawasi pendistribusian barang bersubsidi tersebut," terangnya.
"Kenapa saya katakan demikian, yaitu karena harga yang dijual dipasar murah tersebut adalah harga normal atau harga HET seperti yang dijual di pangkalan. Judulnya pasar murah, tetapi yang dijual sama seperti di pangkalan artinya tidak ada subsidi dan menambah inflasi," tegasnya.
Seharusnya pemerintah daerah, lanjutnya, cukup mengawasi setiap pangkalan agar harga dan ketersediaannya terdistribusi dengan tepat sasaran, sehingga tidak ada gejolak pengumpulan massa seperti yang terjadi di titik-titik pasar murah tersebut.
"Justru ini sangat membuat emosi masyarakat, sebab berkumpul karena berdesak desakan. Padahal harga yg diburu bukan murah melainkan harga HET," tutupnya. (ok)
