SEMMI Kalteng dan Aktivis Kalteng Demo Kejati, Penanganan Dugaan Korupsi di Disdik Harus Transparan
SB, PALANGKA RAYA - Seminggu tidak ada perkembangan atas laporan adanya dugaan korupsi proyek pengadaan papan tulis interaktif di Dinas Pendidikan Kalteng, Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Wilayah Kalten bersama Aktivis Kalteng menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Kejaksaan Tinggi Kalteng pada Jumat sore (25/7/2025.
Aksi demo tersebut merupakan bentuk kekecewaan mereka karena tidak ada informasi perkembangan setelah laporan dilayangkan saat penyambutan kedatangan Kepala Kejati Kalteng baru sepekan lalu.
Sebab menurutnya mereka, proyek ratusan miliar atau lebih dari setengah triliun tersebut harus dikawal, terlebih itu digunakan untuk pendidikan.
Dan tambahnya dalam orasi, dana sebesar tersebut harus menjadi perhatian serius penegak hukum, serta seluruh masyarakat Kalimantan Tengah. Dengan tujuan tidak adanya penyimpangan atau tindakan melawan hukum.
"Laporan yang kami sampaikan secara sah melalui jalur hukum tidak digubris. Tidak ada tindakan tegas, tidak ada proses hukum terbuka, bahkan tidak ada penjelasan kepada publik. Lebih buruk lagi, saat kami hadir menyuarakan kebenaran di depan Kantor Kejati, Kepala Kejaksaan Tinggi memilih bersembunyi dan tidak menemui massa aksi. Seolah-oleh menutup matan dan telinga saat massa menyuarakan tuntutan," tegas Afan Safrian, Ketua Wilayah SEMMI Kalteng dalam rilisnya yang dikirim ke seputarborneo.com.
“Kami menyatakan mosi tidak percaya terhadap Kepala Kejati Kalteng. Karena dianggap gagal dalam menjalankan tugas, dan diharapkan kasus ini adanya proses hukum terbuka, jangan milih diam," timpa Afan.
Mereka juga meminta Jaksa Agung Republik Indonesia untuk memerintahkan jajarannya, dalam ini Kejati Kalteng bisa bekerja nyata dsn transparan dalam setiap penanganan kasus terlebih masalah proyek pengadaan papan tulis interaktif di Dinas Pendidikan Kalteng.
“Negara butuh penegak hukum yang peka, bukan yang tuli dan bisu terhadap kejahatan anggaran,” ungkapnya.
Dalam tuntutan aksi demo mereka ada sembilan poin, salah satunya adalah lakukan audit forensik menyeluruh terhadap proyek papan tulis interaktif. Dan meminta kepada KPK RI bisa turun langsung mengambil alih, karena juga sudah dilaporkan.
Aksi ini menandai sikap tegas generasi muda Kalimantan Tengah yang tidak akan diam melihat pembiaran terhadap korupsi. (sb/*)
