Pabrik Penampungan Puya Tutup, DPRD Kalteng Komitmen Cari Solusi Warga Terdampak
SB, PALANGKA RAYA - Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Bambang Irawan, menyatakan komitmennya untuk segera mencari solusi atas penutupan sejumlah pabrik penampung puya dari limbah pertambangan emas. Ia mengatakan, langkah awal yang akan dilakukan adalah berkonsultasi dengan Ketua DPRD agar dapat menindaklanjuti keluhan masyarakat.
Bambang mengungkapkan, pihaknya menerima aduan dari sepuluh warga pencari puya yang mengaku kesulitan menjual hasil kerja mereka setelah pabrik tempat mereka biasa menyetor berhenti beroperasi. Berdasarkan data yang ia terima, terdapat sekitar 10 ribu masyarakat di Kalimantan Tengah yang selama ini menggantungkan penghasilan dari aktivitas mencari puya.
“Yang mengharapkan uang dari pekerjaan mereka adalah dari mengumpulkan puya ini. Saat mereka mau jual hasil puya, banyak perusahaan sudah tutup. Dan ini sangat berdampak pada perekonomian masyarakat,” jelas Bambang di Palangka Raya, Kamis (28/8/2025).
Ia menuturkan, sudah dua bulan masyarakat tidak dapat menjual puya ke perusahaan. Meski begitu, hingga kini ia belum mengetahui pasti alasan penutupan sejumlah pabrik tersebut. DPRD, kata Bambang, akan terus menggali informasi dan berkomunikasi dengan pemerintah daerah agar persoalan ini segera mendapat jalan keluar.
Lebih lanjut, ia tidak menampik bahwa penutupan pabrik tersebut bisa saja berkaitan dengan penyidikan Mabes Polri terkait aktivitas tambang zirkon ilegal di Kalimantan Tengah beberapa waktu lalu.
“Mungkin, nah ini yang akan kita cari tau penyebabnya, apakah ditutup atau izinnya dicabut,” ujarnya.
Bambang menilai kondisi ini berdampak serius terhadap ribuan masyarakat yang sehari-hari bekerja sebagai pencari puya.
“Mereka gak punya penghasilan, tidak bisa memberikan anak istri. Nah itu akan berdampak sangat tidak bagus dan akan terjadi banyak hal yang tidak diinginkan,” pungkasnya. (sb)
