DPRD Kalteng Pertanyakan Kejelasan Program Food Estate 24 Ribu Itik
SB, PALANGKA RAYA - Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Bambang Irawan, meminta pemerintah segera menyelidiki hilangnya 24.000 itik petelur bantuan pemerintah pusat yang sebelumnya digelontorkan di kawasan Food Estate Belanti Siang, Kabupaten Pulang Pisau. Menurutnya, program yang sejak awal digadang-gadang mampu meningkatkan produksi pangan itu kini menyisakan tanda tanya besar.
Bambang menjelaskan, pada tahap awal kelompok tani penerima bantuan sempat mencatat surplus produksi telur dan meraih keuntungan cukup besar.
Namun, kondisi itu tidak berlanjut sehingga pihaknya meminta kejelasan dari pemerintah mengenai perkembangan program yang sempat menjadi kebanggaan tersebut.
"Kalau sebelumnya surplus, secara logika harusnya berkelanjutan. Tapi kenyataannya, puluhan ribu itik itu tidak terlihat lagi," ujarnya, Jumat (29/8/2024).
Legislator PDIP dari Dapil V Kalimantan Tengah itu menilai kegagalan program Food Estate disebabkan perencanaan yang kurang matang. Faktor yang menjadi kendala antara lain kualitas bibit, pengelolaan kandang, hingga yang paling krusial adalah ketersediaan pakan. Harga pakan pabrikan yang menembus Rp 475 ribu sampai Rp 500 ribu per sak disebut menjadi penyebab utama para peternak tak mampu bertahan.
Menurut Bambang, absennya dukungan sistem produksi pakan lokal menjadi kelemahan mendasar yang seharusnya bisa diantisipasi sejak awal. Ia menekankan pentingnya pembangunan pabrik pakan di Pulang Pisau agar program tidak bergantung pada suplai dari luar daerah.
"Kalau pakan, bibit, dan obat-obatan semua dari luar, kita hanya jadi pasar, bukan pelaku utama," tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar program strategis nasional tidak hanya berhenti di atas kertas. Apalagi, Kalimantan Tengah diproyeksikan sebagai penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN). Dengan demikian, setiap program pengembangan pangan harus benar-benar terukur dan berkelanjutan.
“Jangan sampai ini hanya jadi proyek sia-sia. DPRD akan menelusuri pola pengadaan, harga pakan, serta apakah potensi lokal benar dimanfaatkan atau justru diabaikan,” pungkasnya. (sb)
