Riska Agustin Minta Pemerintah Jaga Konsistensi Pembangunan di Desa Pangkalan Satu
SB, PALANGKA RAYA – Wakil Ketua I DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Riska Agustin, menilai pembangunan infrastruktur di Desa Pangkalan Satu, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), telah menunjukkan kemajuan, tetapi belum mencapai tahap yang bisa menjamin mobilitas warga secara menyeluruh.
Dalam reses perorangan yang ia gelar beberapa waktu lalu, Riska melihat langsung bagaimana proses pengecoran jalan yang sudah dimulai Pemkab Kobar diterima positif oleh masyarakat.
Namun, warga juga meminta agar pembangunan tidak berhenti di tengah jalan dan benar-benar dituntaskan.
“Warga mengapresiasi pembangunan yang sudah berjalan, tetapi mereka berharap pemerintah menjaga konsistensinya. Jangan sampai proyek hanya fokus di satu titik dan mengabaikan wilayah lainnya,” ujarnya, Minggu (23/11/2025).
Riska mengungkapkan bahwa sebagian ruas jalan desa masih berada dalam kondisi rusak dan perlu penanganan lebih lanjut.
Ia menegaskan keberlanjutan pembangunan adalah kunci agar akses transportasi dan distribusi ekonomi warga tidak kembali terganggu.
Menurutnya, konsistensi pemerintah dalam melanjutkan pembangunan sangat dibutuhkan agar program infrastruktur tidak hanya menjadi agenda tahunan tanpa hasil jangka panjang.
“Kalau pembangunan dilakukan setengah-setengah, yang dirugikan masyarakat. Proyek harus tuntas dan memberi manfaat nyata,” tegasnya.
Legislator dari Dapil Kobar, Lamandau, dan Sukamara itu memastikan semua aspirasi warga akan ia sampaikan dalam rapat-rapat pembahasan pembangunan daerah.
Ia menekankan bahwa desa-desa seperti Pangkalan Satu membutuhkan roadmap pembangunan yang jelas, bukan intervensi sesaat yang mudah terhenti ketika anggaran terbatas.
“Desa butuh perencanaan jangka panjang agar pembangunan tidak terputus. Ini penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi lokal,” katanya.
Riska berharap pemerintah daerah terus memperkuat perencanaan pembangunan desa sehingga setiap proyek yang berjalan benar-benar berpihak pada pemerataan kesejahteraan masyarakat. (sb)
