Hemat Energi di Tengah Krisis Global, DPRD Kalteng Dukung WFH
SB, PALANGKA RAYA – Wakil Ketua II DPRD Kalteng, Muhammad Ansyari, menyatakan dukungannya terhadap rencana pemerintah pusat menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) sebagai langkah strategis menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).
Menurut Ansyari, kebijakan WFH dapat menjadi solusi efektif, khususnya dalam mengurangi penggunaan BBM dari sektor transportasi harian.
“WFH ini salah satu langkah yang cukup efektif untuk menekan konsumsi BBM, karena mobilitas masyarakat, terutama pekerja, bisa berkurang,” ujarnya di Palangka Raya, Kamis (26/3/2026).
Ia menjelaskan, kondisi global yang saat ini tidak stabil, termasuk adanya konflik antarnegara, turut berdampak terhadap ketersediaan energi dunia. Situasi tersebut berpotensi mengganggu distribusi dan pasokan minyak, sehingga diperlukan langkah antisipatif dari pemerintah.
“Dalam kondisi global seperti sekarang, pasokan energi bisa terganggu. Karena itu, kebijakan seperti WFH menjadi bagian dari upaya mitigasi,” jelasnya.
Ansyari menambahkan, penerapan WFH bukan hal baru di Indonesia. Kebijakan ini pernah dijalankan secara luas saat pandemi COVID-19, sehingga pengalaman tersebut dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan kembali kebijakan serupa.
“Kalau diterapkan secara terbatas, misalnya satu kali dalam sepekan, itu sudah cukup membantu mengurangi mobilitas,” katanya.
Ia menilai, pengurangan aktivitas perjalanan harian tidak hanya berdampak pada efisiensi BBM, tetapi juga tetap mampu menjaga produktivitas kerja jika didukung sistem kerja yang baik.
Selain itu, kebijakan ini dinilai dapat mendorong percepatan transformasi digital, baik dalam sistem koordinasi pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat.
“Ini juga menjadi momentum untuk memperkuat layanan berbasis digital, baik untuk internal pemerintahan maupun pelayanan publik,” tuturnya.
Meski demikian, DPRD Kalimantan Tengah menekankan agar penerapan WFH tetap memperhatikan kondisi daerah serta tidak mengganggu kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Pada prinsipnya kami mendukung, selama disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan pelayanan publik tetap berjalan optimal,” pungkasnya. (sb/*)
