SB, SAMPIT – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) masih mengevaluasi perkembangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebelum menetapkan status siaga bencana.

Hingga Rabu (22/7/2026), tiga dari empat indikator dalam Rencana Kontingensi Bencana Karhutla telah terpenuhi, sementara satu indikator lainnya, yakni kualitas udara, masih menunggu hasil pemantauan.

Kepala Pelaksana BPBD Kotim, Multazam, mengatakan penetapan status siaga harus mengacu pada seluruh parameter yang telah ditetapkan agar keputusan pemerintah benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan.

"Kami sudah melakukan evaluasi. Tiga parameter sudah terpenuhi, sedangkan satu parameter yang masih kami tunggu adalah data kualitas udara. Ini menjadi dasar penting sebelum status siaga ditetapkan," kata Multazam.

Ia menjelaskan, tiga indikator yang sudah terpenuhi meliputi meningkatnya kejadian karhutla hingga empat sampai lima kali per hari, tinggi muka air tanah yang turun di bawah minus 60 sentimeter, serta jumlah hotspot yang telah melebihi lima titik. Menurutnya, kualitas udara menjadi indikator terakhir yang harus dipastikan sebelum pemerintah menetapkan status siaga.

BPBD Kotim saat ini terus berkoordinasi dengan BPBPK Provinsi Kalteng, BMKG, dan instansi terkait melalui rapat koordinasi harian untuk memantau perkembangan karhutla dan kondisi kualitas udara.

Sementara itu, data BPBD mencatat hingga 19 Juli 2026 terdapat 423 hotspot yang tersebar di 17 kecamatan. Kecamatan Kota Besi menjadi wilayah dengan titik panas terbanyak sebanyak 92 titik, disusul Antang Kalang 76 titik, Mentaya Hulu 35 titik, Baamang 29 titik, Mentaya Baru Ketapang 28 titik, dan Telaga Antang 25 titik.

Selain itu, sepanjang tahun 2026 telah terjadi 85 kejadian karhutla di Kotim, dengan 77 kejadian berhasil ditangani. Total luas lahan yang terbakar mencapai 171,913 hektare. Wilayah Tengah menjadi kawasan terluas terdampak dengan 98,126 hektare, disusul Wilayah Selatan 72,337 hektare, sedangkan Wilayah Utara hanya 1,45 hektare.

"Kami belum akan menetapkan status siaga sebelum seluruh parameter terpenuhi dan tervalidasi. Keputusan harus berdasarkan data yang akurat agar penanganan bisa dilakukan secara tepat," tegas Multazam. (f1/sb)