Bupati Panggil PBS Tekankan Tanggulangi Karhutla dan Kekeringan
SB, NANGA BULIK - Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) bukan hanya tanggungjawab pemerintah, namun harus ada keterlibatan dan dukungan dari pihak terkait, khususnya Perusahaan Besar Swasta (PBS) yang berada di wilayah.
Menyikapi hal tersebut Bupati Lamandau Rizky Aditya Putra memanggil 36 pimpinan perusahaan di wilayahnya untuk memperkuat penanganan darurat Karhutla serta kekeringan yang mulai dihadapi masyarakat.
"Kita tekankan keterlibatan perusahaan masalah Karhutla dan kekeringan," ucap Rizky Aditya Putra.
Bupati menjelaskan peran perusahaan yang wilayah terjauh, agar perusahaan diminta ikut meng-cover wilayah operasional yang jauh dari pusat pemerintahan, seperti Kecamatan Belantikan Raya dan Bulik Timur. Sehingga Karhutla dan kekeringan dapat diatasi dengan baik.
"Posko dan peralatan darurat, jadi setiap perusahaan wajib menyiapkan pos pemadam kebakaran yang siaga (standby) beserta sarana dan prasarana pendukungnya agar cepat penanganan Karhutla," tegasnya.
Selanjutnya, kata Rizky, masalah distribusi air bersih untuk perusahaan diinstruksikan aktif menyuplai air bersih ke desa-desa sekitar yang mengalami kekeringan, bahkan membantu sebelum terjadi Karhutla.
"Kita juga melakukan pemanggilan perusahaan terkait pencabutan izin. Karena langkah ini diambil menyusul pencabutan izin operasional dua perusahaan di Lamandau oleh Kementerian Kehutanan (Kemenhut)—yaitu PT Pancaran Wana Nusa (PWN) dan PT Grace Putri Perdana (GPP)—akibat kasus karhutla," pungkasnya. (sb)
